Home » » Terkait Dana Mucikari, Dewan Surabaya Segera Panggil Dinsos Surabaya dan Prov

Terkait Dana Mucikari, Dewan Surabaya Segera Panggil Dinsos Surabaya dan Prov

Written By Redaksi on Sabtu, 05 Januari 2013 | 23.59

Bungkamnya kedua instasi pemerintah Surabaya dan Provinsi (Dinsos) terkait tudingan penyunatan dana santunan untuk mucikari akhirnya ditanggapi keras oleh komisi D DPRD Surabaya karena dipandang akan menimbulkan permasalahan social baru. Kedua dinas akan segera di mintai keterangan di ruangan dewan agar bisa memberikan keterangan yang jelas terkait alokasi dana APBD yang telah di programkan.

SURABAYA NEWS NETWORK>>>> Komisi D DPRD Kota Surabaya meminta kepada Kadinsos Surabaya untuk melakukan klarifikasi terhadap Dinsos Provinsi terkait pemberian dana terhadap Mucikari sebebesar 10 juta namun 22 pemilik wisna hanya mendapatkan saju saja.

"Jika tidak segera diklarifikasi kami anggota komisi D yang membidangi ini akan memanggil kedua-duanya, yakni Dinsos Surabaya dan Dinsos Provinsi untuk mempertangungjawabkan ini," kata Anggota Komisi D DPRD kota Surabaya Masduki Toha. Selasa (01/2013).

Lebih lanjut Masduki menyatakan, program yang dicanangkan untuk membrantas  protitusi dari Surabaya dan adanya keinginan mucikari mau bertaubat merupakan suatua kebaik.

"Orang mau bertaubat kok dan berbuat baik kok teganya dananya disunat, kami nanti akan mempertanyakan aliran dananya," ujarnya.

Sementara itu Subandi ketua RW 06 yang membagikan langsung uang satu juta ke Mucikari mengakui bahwa dana 10 juta yang disebutkan itu memang tidak ada, karena masih merupakan pengajuan yang tidak direspon hingga akhir tahun 2012.

"Kami sempat mengajukan dana santunan untuk para mucikari yang bersedia menutup usahanya sebesar 10 juta, tetapi hingga  sekarang tidak ada respon dari pemerintah kota, jadi yang ada hanya untuk PSK sebesar 3 juta, itupun dari dinsos porovinsi dan diserahkan langsung, tidak melalui kami pengurus RW nya, kalaupun mereka yang mendapatkan dana 1 juta itu, semata-mata hanya dana tali asih dari Dinsos yang katanya pak Supomo (kadinsos) diambilkan dari pos lain," terang Subandi.

Namun pernyataan anggota aktif Marinir TNI AL dengan pangkat Sersan Mayor ini bertolak belakang dnegan pernyataan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menegaskan jumlah dana bantuan untuk para pekerja seks komersial (PSK) dan mucikari, tetap sama seperti yang sudah ditetapkan beberapa waktu lalu. Melalui  Sekretaris Daerah (Sekda) Prov Jatim, Rasiyo jumlah dana bantuan itu tidak berubah. Yakni untuk PSK mendapat dana sebesar Rp 3 juta, dan mucikari sebesar Rp 9 sampai Rp 10 juta rupiah.

Sebelumnya diberitakan, salah satu mucikari yang sudah menutup wismanya di daerah Tambak Asri Surabaya, hanya menerima dana bantuan sebesar 1 juta rupiah. Dana yang diduga telah disunat itu diberikan lewat petugas Rukun Warga (RW) sebagai tali asih, bukan bantuan dari pemerintah Jatim.

Tanggapi hal itu, Rasiyo janji akan lakukan pengecekan karena seharusnya dana yang diterima oleh mucikari sebesar Rp 9 juta-Rp 10 juta, bukan 1 juta rupiah.

"Nanti akan saya cek itu," imbuhnya sembari  menjelaskan, Pemprov Jatim terus jalankan program penutupan tempat lokalisasisi secara bertahap.(q cox, Bdn/Suarapubliknews.com)
Share this article :

Posting Komentar

 
| Home | News | Nasional
Copyright © 2011. SuaraPekerja - All Rights Reserved
Pedoman MediaSiber I Redaksi
Syarat dan Ketentuan