Home » » DPRD Jatim :Pemprov Lamban Menanggulangi Masalah Banjir

DPRD Jatim :Pemprov Lamban Menanggulangi Masalah Banjir

Written By Redaksi on Sabtu, 05 Januari 2013 | 22.59

Surabaya News Network >>>>DPRD Jatim menyoroti kinerja pemprov lamban menanggulangi masalah banjir yang terjadi setiap tahunnya. Ini karena alokasi dana yang dianggarkan mencapai miliaran rupiah.


Tahun 2012, Dinas PU Pengairan Provinsi Jatim untuk program pengendalian banjir memperoleh alokasi dana senilai Rp 56 miliar. Sedangkan, pada tahun 2013, anggaran senilai Rp 27 miliar.

Anggota Komisi D DPRD Jatim, Irwan Setiawan, Minggu (6/1/2013) mengatakan, luas genangan banjir masih di atas 20 ribu hektare. Pada tahun 2010 saja masih pada angka 24.496 hektare. Artinya, program pengendalian banjir pemprov hanya mampu menurunkan angka genangan 950 hektare setiap tahunnya.

"Program rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan alur sungai, prasarana pengendali banjir, tanggul dan normalisasi sungai masih gagal dilakukan," tegas politisi PKS ini.

Menurut dia, kalau memang faktor pembebasan lahan menjadi problem dalam program pengendalian banjir berupa pembuatan tanggul, mestinya pemprov secara intensif melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota. Sedangkan, kalau memang persoalannya dana, pihaknya mendorong agar dana APBN bisa turun lebih besar lagi.

"Dana APBD Jatim sendiri tiap tahunnya fluktuatif. Kalau memang tidak bisa mengatasinya karena anggarannya kurang, maka pemprov harus bisa mendesak pusat agar memberikan alokasi dana APBN untuk banjir di Jatim," tukasnya.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim ini menyampaikan, sebenarnya secara sistem, pemprov telah mencukupi. Ini terbukti bahwa pemprov memiliki 9 UPT di bawah Dinas PU Pengairan untuk pemeliharaan sarana pengendali banjir.

Yaitu, wilayah sungai Bango Gedangan,  puncu selodono, Madiun, Sampeyan Baru, Bondoyudo Mayang, Gembong Pekalen, Maduran, Bengawan solo.

"Hanya saja, hal itu kurang maksimal dijadikan sarana pengendalian banjir," katanya.

Maka dari itu, sebagai salah satu solusi, ke depan pihaknya akan mengusulkan raperda pengelolaan sungai. Dengan adanya norma berupa perda, masing masing pihak dapat lebih memahami tugas dan tanggungjawabnya dalam melakukan konservasi sungai yang ada di Jatim.

Sedangkan untuk jangka pendek ini, pihaknya mengharapkan agar pemprov melakukan penanganan bencana terhadap banjir yang sudah dan akan melanda sejumlah daerah di Jatim. Sosialisasi dan peringatan dini terhadap daerah-daerah rawan banjir tentunya akan meminimalisir dampak dari banjir tersebut. [Berita Jatim.Com]
Share this article :

Posting Komentar

 
| Home | News | Nasional
Copyright © 2011. SuaraPekerja - All Rights Reserved
Pedoman MediaSiber I Redaksi
Syarat dan Ketentuan