Home » » KRAPAK Desak Polda Usut Ijazah Palsu Ketua DPRD Pamekasan

KRAPAK Desak Polda Usut Ijazah Palsu Ketua DPRD Pamekasan

Written By Redaksi on Minggu, 06 Januari 2013 | 00.11

Ratusan Massa Koalisi Rakyat Penegak Kebenaran (KRAPAK), Kabupaten Pamekasan, datangi Mapolda Jatim kemarin (6/12). Kedatangan mereka tak lain mendesak Polda Jatim turun tangan untuk mengusut dugaan pemalsuan ijasah mantan Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, Drs. Khalil Asyari.

SURABAYA NEWS NETWORK>>>> Kedatangan ratusan massa KRAPAK ini awalnya berjalan tertib dan tenang. Ketika sejumlah juru bicara selesai berorasi, beberapa pendemo mendesak supaya mereka diijinkan masuk ke dalam Mapolda Jatim untuk bertemu langsung dengan Kapolda Jatim, Irjen Pol Hadiatmoko.

Ternyata, keinginan para pendemo ini ditolak polisi yang berjaga-jaga di pintu masuk ke Mapolda Jatim. Ratusan massa itu semakin beringas dan terjadilah aksi saling dorong antara pendemo dengan polisi.

Ratusan massa KRAPAK ini sangat kecewa dengan penanganan hukum di wilayah Kabupaten Pamekasan. Walaupun mereka pernah melaporkan dugaan penggunaan ijasah palsu, mantan ketua DPRD Kabupaten Pamekasan Drs. Khalil Asyari, hingga kini tidak tersentuh sama sekali.

Pernyataan itu diungkapkan Hasan Basri, koordinator aksi. Hasan Basri mengatakan, laporan yang sudah pernah mereka buat ternyata tidak pernah mendapat tanggapan sama sekali. Walaupun dalam laporan itu, pihak KRAPAK mencantumkan bukti-bukti otentik, para penegak hukum di Kabupaten Pamekasan tidak berani menjamah kasus itu.

"Kasus ini pernah kami laporkan ke Polres Pamekasan. Sebagai terlapor, Drs. Khalil Asyari dijerat dengan pasal 242 KUHP dan 263 KUHP. Ketika itu, kami mencantumkan semua bukti-bukti dokumen negara yang dipalsukan terlapor," ungkap Hasan Basri.

Bukti otentik itu misalnya, lanjut Hasan Basri, KTP yang diduga palsu milik terlapor, akte kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijasah. Dokumen-dokumen yang diduga kuat dipalsukan itu semakin mendekati kebenaran, ketika Khalil Asyari mencantumkan dokumen-dokumen tersebut sebagai syarat ikut dalam Pilkada Pamekasan.

"Khalil Asyari gagal mencalonkan diri sebagai Bupati Pamekasan dalam Pilkada Pamekasan beberapa waktu lalu karena dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan tersebut tidak lolos verifikasi. Petugas verifikasi waktu itu melihat kejanggalan, yaitu ada beberapa dokumen yang menjelaskan nama Halil, bukan Khalil Asyari," papar Hasan Basri.

Masih menurut Hasan Basri, kekecewaan massa KRAPAK semakin memuncak, ketika pihak Pengadilan Negeri Pamekasan pada 1 November 2012 lalu memutuskan bahwa Halil dan Khalil Asyari adalah satu orang. Majelis hakim yang memimpin sidang kala itu mengatakan jika Halil adalah nama masa kecil Khalil Asyari.

"Ini jelas permainan. Para penegak hukum di Kabupaten Pamekasan, dengan sengaja membiarkan Khalil Asyari menggunakan nama yang bukan miliknya untuk menandatangani produk-produk kebijakan Kabupaten Pamekasan, ketetapan-ketetapan DPRD Kabupaten  Pamekasan," kata Hasan.

Untuk itu, lanjut Hasan Basri, KRAPAK mendesak kepada Polda Jatim untuk turun tangan dan menyelidiki kasus ini. KRAPAK sendiri bersedia membantu polisi untuk mengungkap kasus ini dengan memberikan bukti-bukti otentik surat.(q cox,Elang/suarapubliknews.com)
Share this article :

+ komentar + 1 komentar

6 Januari 2013 17.19

bersihkan politisi busuk...mantap teman, teruskan perjuanganmu

Posting Komentar

 
| Home | News | Nasional
Copyright © 2011. SuaraPekerja - All Rights Reserved
Pedoman MediaSiber I Redaksi
Syarat dan Ketentuan