Home » » Kasus Bimtek DPRD Surabaya Memasuki Babak Baru

Kasus Bimtek DPRD Surabaya Memasuki Babak Baru

Written By Redaksi on Sabtu, 05 Januari 2013 | 23.57

Setelah kasus dugaan penyimpangan dana Bimtek di DPRD Surabaya sempat mandeg, kini rupanya mulai di buka dan memasuki babak baru setelah dua Kapolrestabes sebelumnya terkesan tak berdaya dan kini Polrestabes Surabaya di pimpin oleh pejabat yang baru. Tak kurang dari 37 anggota dewan telah dipanggil untuk dimintai keterangan seputar penggunaan dana Bimtek (bimbingan teknis).

SURABAYA News Network >>>>
Untuk membuak kembali kasus dugaan penyimpangan dana Bimtek di lingkugan DPRD Surabaya, sebanyak 37 anggota DPRD Surabaya dipanggil Polrestabes Surabaya guna dimintai. Namun demikian, Ketua DPRD Surabaya Wisnu wardhana mengungkapkan, pemanggilan terhadap sejumlah anggota dewan tersebut tanpa melalui lembaga dewan.

"Tidak melalui dewan,(Surat panggilan)  langsung atas nama pribadi. Kurang lebih ada 37 orang," ujarnya, Rabu (2/1/2013).

Pemeriksaan terhadap sejumlah anggota dewan di Polrestabes Surabaya tersebut khabarnya dilakukan oleh para penyidik dari mabes Polri. Meski aparat kepolisian serius menangani kasus penyelewengan dana bimtek tahun 2010 yang nilainya sekitar 3,7 miliar.
Namun, Wisnu wardhana menegaskan, tidak ada yang salah dalam kegiatan tersebut. Ia menduga polemic bimtek bernuansa politis.

"ini scenario politik yang dipaksakan masuk ranah hukum menurutnnya kepentingan tersebut bisa berkaitan dengan partai politik. Koalisi dalam politik yang masuk dalam DPRD atau lainnya. kompleks," jelas mantan ketua DPC Partai Demokrat Surabaya.

Pria yang akrab disapa WW ini mengatakan, untuk menetapkan bersalah dalam kasus bimtek harus memenuhi cukup bukti, diantaranya keterangan saksi, petunjuk dan surat.
Wisnu juga mengatakan bahwa kegiatan bimbingan teknis bagi kalangan dewan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman bagi anggota dewan terhadap tupoksinya.

"Ini sekolah bukan proyek. Masalahnya sangat dipaksakan, kalau melanggar, kenapa lama sekali prosesnya (hukum)," pungkasnya.(q cox, Idr/Suarapubliknews.com)
Share this article :

Posting Komentar

 
| Home | News | Nasional
Copyright © 2011. SuaraPekerja - All Rights Reserved
Pedoman MediaSiber I Redaksi
Syarat dan Ketentuan